Lompat ke konten
Home » √ Dinamika Politik dan Administrasi Masa Khalifah Umar Bin Khattab

√ Dinamika Politik dan Administrasi Masa Khalifah Umar Bin Khattab

Daftar Isi

Dinamika Politik dan Administrasi Masa Khalifah Umar Bin Khattab I Serangkaian penaklukan bangsa Arab dipahami secara populer dimotivasi oleh hasrat akan harta rampasan perang, dan termotivasi oleh agama yang tidak menganut keyakinan tentang bangsa yang terpilih, layaknya Yahudi. Salah satu prinsip agama Islam adalah menyebarkan ajarannya kepada orang lain, lain halnya dengan Yahudi yang menganggap bangsanya sendirilah yang terpilih dan menganggap bangsa lain adalah domba-domba sesat[1]. Keyakinan inipun otomatis juga berpengaruh kepada lancarnya beberapa ekspansi pada masa Khalifah Umar Bin Khattab.

Dinamika Politik dan Administrasi Khalifah Umar Bin Khattab

Dinamika Politik dan Administrasi Masa Khalifah Umar Bin Khattab
Dinamika Politik dan Administrasi Masa Khalifah Umar Bin Khattab

Motivasi apapun yang terlibat di dalam beberapa penaklukan tersebut, semuanya merupakan perluasan yang telah terencana dengan baik oleh pemerintahan Khalifah Umar Bin Khattab, meskipun sebagian kecilnya berlangsung secara kebetulan. Beberapa wilayah yang akan ditaklukkan dilihat dari kesuburan tanahnya, kestrategisannya dalam dunia perdagangan dan kestrategisannya untuk menjadi basis-basis penaklukan berikutnya. Seperti kota Mesir yang ditaklukkan, kota ini merupakan lumbung besar bagi Kostantinopel.

Kostantinopel mulai mengalami kekalahan dalam peperangannya dengan pasukan-pasukan muslim setelah Mesir jatuh ketangan negara Islam. Sedangkan untuk menaklukkan Sasania, pasukan muslim tidaklah mengalami kesulitan, karena selain dari sisi kekuatan politis imperium ini yang telah melemah dan hancurnya adiministrasi, juga hubungan baik antara negara-negara kecil yang sebelumnya merupakan wilayah kekuasaan mereka, juga karena Iraq telah jatuh ke tangan pasukan muslim pada masa sebelumnya.
Selain itu, beberapa alasan yang mendukung keberhasilan serangkaian penaklukan ini adalah tidak terjalinnya hubungan baik antara pemerintah dengan rakyat. Dalam beberapa kasus hal ini sungguh penting, karena orang-orang Kristen Arab yang merupakan bagian imperium yang ditaklukkan lebih menerima dan bergabung dengan pasukan muslim. Lebih jauh lagi migrasi orang-orang Arab badui juga ikut menjadi alasan keberhasilan ini. Dalam mengorganisasi orang-orang Badui, Khalifah Umar Bin Khattab membangun beberapa mishr. Mishr ini menjadi basis tempat orang-orang badui. Selain itu juga sebagai basis-basis militer dengan tujuan penaklukan selanjutnya.
Beberapa kampung-kampung militer terbesar yang dibangun pada masa Umar bin Al-Khattab adalah Bashrah yang bertujuan untuk mempermudah komunikasi dengan Madinah, ibu kota negara dan juga menjadi basis penaklukan menuju Iran Selatan. Kufah dibangun untuk menjadi basis administrasi pemerintahan untuk Irak Utara, Mesopotamia bagian Timur dan Utara Iran. Selain menjadi basis militer dan pemerintahan, amsharjuga menjadi pusat distribusi dan administrasi pajak. Dengan begitu sistem yang diterapkan oleh Khalifah Umar Bin Khatta badalah sistem desentralisasi. Gaji para pasukan yang diambil dari pajak, upeti dan zakat dibayarkan melalui pusat-pusat administrasi ini[2].
Pemerintahan Khalifah Umar Bin Khattab pada dasarnya tidak memaksakan sebuah sistem administrasi baru di wilayah taklukan mereka. Sistem adaministrasi yang berlaku adalah kesepakatan antara pemerintah dengan elit lokal wilayah tersebut. Dengan begitu, otomatis tidak ada kesamaan administrasi suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Tampaknya hal ini tidaklah menjadi masalah penting pada saat itu.

a) Ekspansi-ekspansi pemerintahan khalifah Umar bin khattab

Adapun rangkaian penaklukan yang terjadi pada masa Umar bin Al-Khaţţāb sangatlah gencar[3], sehingga wilayah kekuasaan Umar pada saat itu meliputi: benua Afrika hingga Alexandria, Utara hingga Yaman dan Hadramaut, Timur hingga Kerman dan Khurasan, Selatan hingga Tabristan dan Haran.

b) Kebijakan Politis dan Administratif khalifah Umar bin khattab

1) Ekspansi dan penaklukkan.
2) Desentralisasi administrasi.
3) Pembangunan fasilitas-fasilitas umum, seperti Masjid, jalan dan bendungan.
4) Pemusatan kekuatan militer di amshar-amshar.
5) Memusatkan para sahabat di Madinah, agar kesatuan kaum muslimin lebih terjaga.
6) Aktivitas haji tahunan sebagai wadah laporan tahunan para gubernur terhadap khalifah[4].
7) Membangun kota Kufah dan Bashrah.
8) Pemecatan Khalid bin Walid dari kepemimpinannya[5].
9) Pembentukan beberapa jawatan:
(a). Diwan al-Kharaj (jawatan pajak) yang bertugas mengelola administrasi pajak negara.
(b). Diwan al-Ahdats (jawatan kepolisian) yang bertugas memlihara ketertiban dan menindak pelaku penganiayaan untuk kemudian diadili di pengadilan.
(c). Nazarat al-Nafi’at (jawatan pekerjaan umum) yang bertanggung jawab oelaksanaan pembangunan fasilitas-fasilitas umum.
(d). Diwan al-Jund (jawatan militer) yang bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi ke-tentaraan.
(e). Bait alMalsebagai lembaga perbendaharaan negara yang bertanggung jawab atas pengelolaan kas negara. Beberapa tugasnya adalah memberikan tunjangan (al-‘atha) yang merata kepada seluruh rakyat secara merata baik sipil maupaun militer, tapi tentu saja tunjangan ini tidak sama jumlahnya.[6]
(f). Menciptakan mata uang resmi negara.
(g). Membentuk ahl alhilli wa alaqdiyang bertugas untuk memilih pengganti khalifah.

Penutup

Mungkin itu sedikit informasi tentang Dinamika Politik dan Administrasi Masa Khalifah Umar Bin Khattab, Baca juga: Dinamika intelektual khalifat umat bin khattab. sekian dan terimakasih


[1]Marshall Hodgson, The Venture Of Islam (Chicago: Chicago University Press, 1974), Jil. I, 315.
[2]Ira M. Lapidus, Sejarah Sosial Ummat Islam, terj. Ghufron (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999), 63.
[3]Abu Ja’far, Tarikh at-Thabari(Cairo: Dar al-Ma’arif, 1973), Jil. IV, 112.
[4]Abul A’la al-Maududi, Khilafah dan Kerajaan (Jakarta: Mizan, 1996), 124.
[5] Peralihan administrasi yang diterapkan oleh khalifah umar bin khottob adalah diangkatnya abu ubaydah menggantikan kholid bin walid sebagai gubernur jenderal dan wakil khalifah. Lihat: Philip K Hitti, History Of The Arabs (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta, 2010),191
[6]Amiur Nuruddin, Ijtihad Umar bin Khattab (Jakarta: Rajawali Press, 1991), 128.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *